Fact Sheet Edisi II/ LRC-KJHAM/Februari/2009

PROSEDUR dan HAK PEREMPUAN dalam PERCERAIAN
Anda Perlu Tahu

Fakta pendampingan mengatakan bahwa penyebab terbesar dari perceraian disebabkan karena adanya kasus kekerasan yang dialami perempuan, diantara adalah,
Adanya kekerasan fisik seperti pemukulan,
Adanya kekerasan psikis seperti dikata-katai, dituduh selingkuh, suami selingkuh
Adanya kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual secara tidak wajar, dipaksa untuk menggugurkan kandungan secara tidak aman
Adanya penelantaran, seperti tidak dinafkahi, adanya eksploitasi ekonomi,

Dalam fakta pendampingan, tidak selalu mudah bagi perempuan korban kekerasan untuk mengambil pilihan bercerai, alasan ini didasari atas pertimbangan-pertimbangan berikut ini
Adanya factor ketergantungan ekonomi terhadap suami karena korban tidak bekerja
Merasa kasihan terhadap pelaku, atau masih ada perasaan cinta
Pertimbangan terhadap keberadaan anak
Disalahkan keluarga dan masyarakat yang masih menempatkan perempuan subordinat.

Pengertian Perkawinan
Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, definisi dari perkawinan disebutkan sebagai berikut : “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dibentuk atas dasar kesepakatan. Dan kesepakatan tersebut dapat berubah akibat kematian, putusan pengadilan, dan perceraian.

Alasan-alasan Perceraian ( Menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga),
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Siapa saja yang dapat mengajukan gugatan perceraian ?
Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hokum-nya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 20 PP nomor 9 tahun 1975). Sedang bagi mereka Islam, perceraian dapat diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman / wilayah Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (Pasal 3 UU nomor 7 Tahun 1989).

Tata Cara Mengajukan Gugatan Perceraian
1. Istri ( sebagai penggugat ) membuat surat gugatan perceraian disertai dengan alasan-alasannya sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Surat gugatan didaftarkan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediaman Penggugat (bagi yang beragama Islam). Atau bagi mereka yang beragama selain Islam, diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat kediaman Tergugat (suami)
2. Gugatan perceraian biasanya dilampiri dengan :
a. Buku Nikah / Akta perkawinan asli dengan 1 lembar fotocopynya yang telah dibubuhi materai (Rp 6.000,-) dan disahkan di kantor pos.
b. Foto copy akta kelahiran anak (bila sudah memiliki anak), dibubuhi materai dan dilegalisasi di kantor pos.
c. Surat keterangan dari RT/RW yang di sahkan oleh Kepala Desa/Lurah, sampai kecamatan.
d. Surat ijin dari atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN)
e. Biaya Panjar Perkara yang berkisar ± Rp. 500.000- Rp. 600.000,-
3. Dalam setiap sidang perceraian, baik penggugat, tergugat ataupun kuasa akan dipanggil untuk mengahadiri sidang tersebut.
4. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya berkas/gugatan perceraian.
5. Selama perkara belum diputuskan, dilakukan usaha perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan.
6. Suatu perceraian dapat dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya, sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat , kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hak-hak istri dalam Perceraian

1. Selama berlangsungnya gugatan, perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. selama berlangsungnya gugatan, perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat , pengadilan dapat menentukan ; Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri
3. Hak atas Nafkah
Dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur hak isteri dalam perceraian, yakni apabila suami (penggugat) adalah PNS maka isteri akan mendapatkan sebagian gaji dari PNS pria untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anak, dengan pemagian gaji sebagai berikut sepertiga untuk PNS Pria (penggugat), sepertiga untuk bekas anak dan sepertiga untuk anak-anaknya. Namun apabila selama berlangsungnya perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria (penggugat) kepada bekas isterinya adalah setengah dari gajinya. Aturan ini tidak berlaku apabila isteri yang menjadi pihak untuk mengajukan perceraian.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 213, mengatakan bahwa istri berhak menuntut tunjangan nafkah, yang mana setelah ditentukan oleh Hakim, harus dibayar oleh suami kepadanya selama perkara berjalan.
Bagi yang beragama islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, Mut’tah yang besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami
Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hak atas pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; sementara biaya pemeliharaan oleh ayahnya.
4. Hak atas Harta Bersama,
a. Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Setelah berakhirnya perkawinan maka harta bersama ( dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga) dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para akhli waris dari masing-masing, dengan tidak memperdulikan persoalan, darimana harta/barang-barang tersebut diperolehnya.
b. Inpres RI No.1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 97 :
Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak sperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan.