Banyak Caleg Perempuan Kalah Lawan Caleg Laki-Laki

Minggu, 12 April 2009 | 15:32 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang: Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC KJHAM) Semarang menyatakan, keterwakilan unsur perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu 2009 ini semakin menghawatirkan.

"Banyak perempuan yang tidak bisa meraih suara terbanyak sehingga gagal menjadi wakil rakyat," kata Evarisan, aktivis LRC KJHAM) di kantornya, Ahad (12/4).

"Dari hasil pengamatan di lapangan banyak perempuan yang memang gagal," Evarisan.

Evarisan memprediksi, unsur keterwakilan perempuan pemilu 2004 lalu lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2009 tahun ini. Hasil pemilu 2004 lalu menunjukan, dari 100 anggota DPRD Jawa Tengah hanya 16 anggota dari unsur perempuan atau 16 persen. Angka ini meningkat 10 persen dibanding pemilu 1999 yang hanya 6 orang perempuan.


Gagalnya kaum perempuan untuk menduduki jabatan sebagai wakil rakyat tidak lepas dari adanya sistem suara terbanyak untuk menentukan siapa yang menang dalam pemilu kali ini. Banyak sekali calon legislatif dari unsur perempuan yang memperoleh suara dibawah laki-laki.

"Popularitas kaum perempuan masih kalah dengan laki-laki," katanya. Hal ini karena start dan kesempatan yang selama ini diberikan kepada kaum perempuan masih kalah jauh dibandingkan dengan laki-laki.

Selain itu, kata Evarisan, hanya sedikit kaum perempuan yang memiliki modal memadai guna melakukan konsolidasi maupun kampanye. Berbeda dengan kaum laki-laki yang memiliki modal banyak sehingga mampu menjaring suara.

Bahkan, di Jawa Barat ada kejadian seorang calon legislatif laki-laki menghalang-halangi calon legislator perempuan ikut berorasi dalam pelaksanaan kampanye di panggung terbuka. Hal ini karena caleg laki-laki tersebut takut tersaing dengan caleg perempuan yang masih satu daerah pemilihan dan satu partai tapi beda nomor urut tersebut.

Evarisan menyatakan, sistem suara terbanyak menjadi bukti gagalnya negara dalam memberikaan fasilitas bagi kaum perempuan untuk ikut mengurus persoalan bangsa. "Negara selalu penuh ketidakadilan dan diskriminatif," katanya. Padahal, kata Evarisan, unsur perempuan dalam struktur negara sangat diperlukan agar tercipta keseteraan antar laki-laki dan perempuan.

LRC-K3JHAM meminta agar pemerintah memberlakukan sistem tatanegara yang memberi peluang kepada kaum perempuan untuk bisa mengakses di pemerintahan. "Kalau tidak, kaum perempuan akan semakin tertindas," katanya.

ROFIUDDIN