Ajudikasi Hak Atas Kesehatan Sebuah Keharusan

Kesehatan adalah : Kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai
tidak terbatas pada perawatan medis melainkan mencakup jangkauan luas terhadap
faktor-faktor sosio-ekonomi yang mempromosikan kondisi-kondisi di mana masyarakat dapat menjalankan hidup dengan sehat dan menjangkau penentu-penentu dasar kesehatan,
seperti: makanan dan gizi, perumahan, akses terhadap air bersih, kondisi kerja yang aman dan sehat serta lingkungan yang sehat
Jaminan Hak Atas Kesehatan
- Pasal 28 H (1) dan Pasal 34 (3) UUD 1945,
hak ini juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, yaitu Pasal 25(1), (2)
DUHAM
kemudian diatur dalam ketentuan yang lebih mengikat pada Pasal 12 Kovenan Hak Ekosob, dan Pasal 12 CEDAW.
4 elemen terkait hak atas kesehatan,
1) Availability (ketersediaan);
2) Accessibility (adanya akses);
3) Acceptability (dapat diterima
menurut etika dan kebudayaan);
4) Quality (kualitas) (General Comment 14)
kewajiban negara
(1) Menghormati (respect)
(2) Melindungi (protect);
(3) Memenuhi (fulfill);
(4) Mempromosikan (to promote)
Hak Atas kesehatan adalah hak asasi manusia
Pasal 25 ayat (1) DUHAM
Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang dan papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yag diperlukan..........
Ayat (2) ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama
Cedaw Pasal 12
Negara menjamin persamaan hak dalam bidang kesehatan, akses pada pelayanan-pelayanan kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga berencana.
Memastikan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, dan juga gizi yang memadai selama kehamilan dan masa menyusui.
Rekomendasi Umum No.19 Ayat 19, 20, 22:
1. Negara menjamin adanya akses dalam hal perawatan kesehatan
2. kekerasan terhadap perempuan menempatkan perempuan dalam kondisi kesehatan yang rentan
3. termasuk praktek-praktek tradisional dan budaya yang membahayakan kesehatan perempuan,seperti pembatasan makan bagi perempuan yang sedang hamil, mengutamakan anak laki-laki, genital mutilasi, pemaksaan sterilisasi dan aborsi
Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)
Pasal 10 ayat (2) Perlindungan khusus kepada para ibu selama masa yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan
Pasal 12: hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental
Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (UUD 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3)
Realisasi pemenuhan Hak Perempuan atas Kesehatan: Berdasarkan hasil FPAR & WRIA LRC-KJHAM thn 2010
Ketersediaan
Realitas :
Perempuan korban tidak mendapatkan papsmear
Biaya berobat yang mahal
Tidak ada pilihan alat KB yang aman, biaya KB RS Swasta mahal
Layanan Puskesmas hanya sampai jam 11 siang
Gizi makanan kurang
Mahalnya air bersih
Lingkungan dan rumah yang tidak layak huni
Tidak ada bantuan perumahan dari Pemerintah
Belum ada sistem layanan medis bagi korban KBJ di RSUD Kota Semarang, Kab. Kendal dan Kab Grobogan

Keteraksesan
Realitas :
JAMKESMAS/JAMKESDA tidak meng-cover semua anggota keluarga
Kepemilikan JAMKESMAS/JAMKESDA sulit, karena persyaratan yang rumit
Tidak ada informasi yang cukup tentang kesehatan reproduksi maupun penggunaan JAMKESMAS/JAMKESDA
Ada rumah susun tapi yang mengakses bukan masy. Bandarharjo dan harga tidak terjangkau
Tidak ada informasi yang cukup tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), informasi tentang Kesehatan dan kesehatan repruduksi
Puskesmas hanya memberi layanan sampai dengan jam 11 siang sehingga komunitas lebih memilih klinik 24 jam atau bidan praktek
Komunitas jarang mengakses RS milik Pemerintah, karena antri yang lama dan pelayanan kurang ramah
Lokasi RSUD, puskesmas yang jauh
Keberterimaan
Realitas :
Perempuan korban lebih memilih bidan praktek atau klinik 24 jam, karena keramahannya dan bisa memberi layanan sampai malam hari
Obat tanpa kemasan (telanjang), sehingga ada keraguan akan kemanjuran obat tersebut
Kualitas
Realitas
Alat KB tidak ada yang ramah terhadap perempuan
Kebersihan ruangan puskesmas dan RS tidak terjaga
Para medis bersikap tidak ramah
Diberi Obat generik tanpa kemasan (telanjang)
Obat merek khusus sangat mahal dan tidak dicover JAMKESMAS/JAMKESDA
Upaya Hukum yang dapat dilakukan


kita bisa melakukan gugatan secara keperdataan Wanprestasi (ingkar janji)
Pasal 1243 KUH Perdata
Dapat berupa
(a) tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan
(b) melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya © melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat
(4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Pasal 1365 KUH Perdata
Melanggar kewajiban hukum
Melanggar hak subyektif orang lain
Melanggar kesusilaan, melanggar keharusan yang diindahkan dalam pergaulan hidup baik terhadap orang lain maupun barang

Ctt: Gugatan harus diajukan terpisah
(Yurisprudensi: MA RI No.1875 K/Pdt/1984)

Rekomendasi
Negara harus menyediakan mekanisme ajudikasi untuk memastikan penikmatan hak perempuan atas kesehatan
Ketersediaan: Fasilitas, produk dan pelayanan yang tepat termasuk penentu-penentu dasar kesehatan: air yang aman dan dapat diminum dan kebersihan, fasilitas rumah sakit, klinik, puskesmas yang memadai, staf medis yang profesional dan terlatih dan obat-obatan yang penting
Keteraksesan (fisik, ekonomi, infomasi): Fasilitas, produk dan pelayanan kesehatan harus dapat dijangkau tanpa diskriminasi
Keberterimaan: Fasilitas, produk dan pelayanan kesehatan harus menghormati etika medis dan sesuai secara budaya, menghormati budaya-budaya individu, minoritas, masyarakat dan komunitas, sensitif gender dan kebutuhan siklus hidup
Kualitas: Fasilitas, produk dan pelayanan kesehatan harus layak secara ilmiah dan medis dan dengan kualitas yang baik